Keterangan Foto: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Eddy Santana, S.STP.
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Workshop Sinergi Perhutanan Sosial bertajuk "Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan kepada Masyarakat" di Jakarta, Kamis (20/06/2024).
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses dalam upaya terus menerus memperbaiki agenda Perhutanan Sosial.
Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi pada akhir 2014, Perhutanan Sosial menjadi prioritas nasional. Agenda Perhutanan Sosial merupakan suatu perubahan yang bertahap atau bisa disebut evolusi, tentang upaya negara untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan.
"Suatu proses yang tidak mudah kita rasakan bersama, bahu membahu untuk mewujudkan akses kelola hutan, yang ketika awal kegiatan ini, saya tahu persis banyak diinisiasi oleh para aktivis dan berproses kemudian serta diartikulasikan dalam kebijakan dan langkah-langkah dalam bentuk kebijakan pemerintah yang kita sebut Perhutanan Sosial,"ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya saat membuka rangkaian workshop.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Eddy Santana, S.STP, turut hadir. pada acara Workshop Sinergi Perhutanan Sosial di Ruang Auditorium Gd. Manggala Wanabakti Jakarta, pada Kamis, 20 Juni 2024, mengatakan bahwa rasa syukurnya atas perkembangan Kabupaten Sanggau saat ini. “Kabupaten Sanggau saat ini sedang dalam tahap pengembangan untuk pembentukan Integrated Area Development (IAD),” jelasnya kepada awak media di Jakarta.
“Dari 163 desa di Kabupaten Sanggau, 105 desa berada di dalam kawasan. Skema perhutanan sosial ini sangat membantu kami, karena jika hanya mengandalkan Dana Desa, kami di PMD akan kesulitan. Dengan adanya perhutanan sosial, kami mendapat banyak pendampingan dari NGO (Non Governmental Organization), LSM, maupun dari kelembagaan lingkungan hidup sendiri.”ungkapnya.
Menurut Eddy Santana, bahwa keberadaan skema perhutanan sosial ini memberikan kontribusi besar dalam mendukung kehidupan masyarakat di Kalimantan, yang sangat tergantung pada hutan, rimba, dan budaya lokal. “Program pusat sangat sinkron dengan apa yang kami lakukan di daerah, khususnya di Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau. Sangat-sangat membantu kami,”ujarnya.
Eddy. Dantana menekankan pentingnya kelanjutan pendampingan kepada masyarakat agar tidak kehilangan arah. “Harapan kami, kegiatan ini harus tetap didampingi dan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakat,”pungkasnya.(Red).
.
